Asia Tenggara Pasca-Perang Dingin dan Kontemporer: Dinamika dalam 25 Tahun

Runtuhnya Uni Soviet pada 1991 menjadi penanda berakhirnya Perang Dingin antara dua kubu: Blok Barat dan Timur. Otomatis, runtuhnya negara transbenua itu juga berdampak di seluruh bagian dunia, tak terkecuali Asia Tenggara. Pasca-Perang Dingin di kawasan ini ditandai dengan mulai membukanya negara-negara komunisme Indocina seperti Vietnam dan Laos. Vietnam, yang memulai kembali normalisasi dengan mantan rivalnya di Perang Vietnam, Amerika Serikat pada 1994, dan seturut dengan berakhirnya embargo negara-negara Barat terhadap negara itu, bergabung dengan organisasi negara-negara Asia Tenggara, ASEAN, pada 1995. Kebijakan bergabung dan membuka diri itu sejalan dengan reformasi ekonomi, doi moi, yang dilakukan Vietnam pada dekade 1980-an . Reformasi ekonomi itu pun membuat ekonomi Vietnam menggeliat secepat kilat. Vietnam menjadi tujuan para investor asing dan lokasi membuka pabrik perakitan. Vietnam Airlines, maskapai penerbangan negara itu, yang sebelumnya tidak diperhitungkan, kini menjadi maskapai elite di Asia Tenggara dan Asia.

palgarve.com

Langkah Vietnam kemudian diikuti oleh Laos dan Myanmar pada 1997. Mengenai Laos, negara terkunci di Asia Tenggara ini sejujurnya tidak mempunyai letak yang benar-benar strategis. Pada masa kolonial, Prancis tidak menganggap penting. Namun karena ikut dialiri Sungai Mekong dan berbatasan dengan Thailand serta mempunyai ikatan historis yang kuat dengan “negeri gajah putih” membuat Laos hingga hari ini dan sepenuhnya bergantung kepada Thailand. Melalui Thailandlah, para investor membanjiri Laos yang tengah menggeliatkan sektor pariwisatanya. Bentuk fisik keeratan kedua negara terlihat dalam Jembatan Persahabatan Thailand-Laos yang melintasi Sungai Mekong.

Sedangkan Myanmar, yang dahulu bernama Burma, bergabung dengan ASEAN dengan penuh tanda tanya dari negara-negara anggota lain. Masalah rezim militer yang berkuasa dan menggagalkan pemilihan umum yang demokratis menjadi penyebab di samping keuntungan yang didapat jika Myanmar bergabung dengan ASEAN. Memang semenjak bergabung ke dalam ASEAN hingga hari ini, Myanmar tampak menjaga jarak dan menutup rapat-rapat masalah internal yang dihadapi. Ketika masalah rezim militer selalu menguap dan pembebasan Aung San Suu-Kyi selalu disuarakan hilang karena sejak 2011 negara itu membuka diri, muncullah masalah baru, yaitu genosida etnis Rohingya, yang mengemuka semenjak 2013. Permasalahan etnis ini sebenarnya sudah sejak lama, ketika Myanmar memerdekakan diri dari Inggris dan dipegang rezim militer. Namun permasalahan yang muncul belakangan ini malah semakin membuka mata dunia bahwa demokrasi yang hendak dijalankan di Myanmar tidak sepenuhnya berpihak pada kaum minoritas. Apalagi, Rohingya, etnis minoritas yang tidak diakui itu beragama Islam, memicu gelombang protes anti-Myanmar di beberapa negara Asia Tenggara yang mayoritas muslim. Myanmar seperti sendiri tampak masa bodoh, bahkan dengan sesama negara ASEAN pun. Pada 2006, Myanmar memindahkan ibu kotanya dari Yangon ke Nayphitaw, yang dianggap lebih mencirikan kebangsaan Myanmar karena terdapat tiga patung para pemimpin Myanmar pra-kolonial.

Negara Indocina terakhir yang kemudian menjadi anggota ASEAN ialah Kamboja, yaitu pada 1999. Di masa Perang Dingin Kamboja beberapa kali terlibat perang saudara sehingga melahirkan banyak pergantian rezim dan kekacauan. Namun yang akan paling sering diingat adalah rezim teror Pol-Pot yang kemudian berhasil dipukul mundur oleh Vietnam, yang menguasai negara itu hingga akhir 80-an. Ketika Vietnam pergi, banyak yang mengatakan Kamboja akan jatuh dalam kekacauan kembali sehingga membutuhkan campur tangan internasional melalui PBB untuk membentuk pemerintahan transisi yang dipimpin Norodom Sihanouk. Dari pemerintahan transisi yang kemudian menggelar pemilihan umum, terbentuklah duo pemerintahan yang dipegang oleh FUCINPEC dan KPK dengan Norodom Ranarridh dan Hun Senh sebagai perdana menteri. Namun hubungan antara kedua kubu pemegang pemerintahan itu tak mulus. Puncaknya, pada 1997, Hun Sen mengudeta Rannaridh dan menjadi perdana menteri sendiri. Di satu sisi, keamanan Kamboja mulai benar-benar aman ketika Khmer Merah yang bergerilya mulai menghentikan aksinya seiring meninggalnya Pol Pot di dalam hutan pada 1998. Meninggalnya Pol Pot menjadi awal dimulainya pengadilan terhadap para mantan petinggi Khmer Merah yang bertanggung jawab atas hilangnya nyawa beberapa orang.

Normalnya Kamboja juga ditandai dengan geliat pariwisata di negara itu yang selalu mengandalkan Angkor Wat, candi yang juga sebagai identitas nasional. Namun permasalahan muncul pada 2003 ketika seorang aktris Thailand mengatakan bahwa candi itu milik Thailand. Ungkapan itu lantas memicu demonstrasi besar-besaran sehingga membuat hubungan Kamboja dan Thailand memburuk. Pada 2008, kedua negara bersaing memperebutkan Preah Vihear, candi di perbatasan kedua negara. Keadaan ini masih berlangsung hingga sekarang meskipun Mahkamah Internasional pada 1964 telah tegas menyatakan Preah Vihear masuk wilayah Kamboja.

Bergabungnya negara-negara itu ke dalam ASEAN membuat organisasi itu, menurut para pengamat, berada dalam dua ritme, cepat dan lambat. Cepat untuk menggambarkan lima negara pendiri ASEAN plus Brunei, sedangkan lambat untuk menggambarkan negara-negara komunis Indocina plus Myanmar yang mulai membuka diri. Kondisi lima negara pendiri ASEAN plus Brunei pada masa berakhirnya Perang Dingin hingga masa kontemporer boleh dibilang fluktuatif, terutama menyangkut ekonomi dan politik. Dari kelimanya hanya Singapura yang tetap stabil. Awal 1990-an Asia Tenggara menjadi saksi bangkitnya ekonomi secara besar-besaran yang dilakukan oleh Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Filipina. Di negara-negara ini beberapa sektor utama yang menunjang hajat hidup orang banyak berkembang sehingga merangsang pembangunan dan memberikan kemakmuran. Di Indonesia pertumbuhan ekonomi mencapai 80%, suatu pencapaian yang bagus di masa kepresidenan Soeharto yang populer disebut dengan Orde Baru. Pada masa inilah banyak orang Indonesia yang sudah bisa membaca dan menulis. Beberapa infrastruktur di pedesaan juga mulai dibangun. Namun di satu sisi pencapaian yang diperlihatkan Indonesia menjadi kontras kala Orde Baru dianggap mengekang kebebasan berekspresi dalam segala hal dan melakukan jawanisasi dalam segala sektor. Inilah yang kemudian menyulut perlawanan beberapa kelompok yang berpuncak pada Mei 1998 ketika Soeharto mundur dan seketika Orde Baru runtuh. Keruntuhan Orde Baru itu di dalam masa krisis keuangan yang melanda Asia Tenggara. Selepas keruntuhan itu, Indonesia mulai mengalami beberapa permasalahan kompleks seperti separatisme, konflik antar-etnis dan agama, korupsi, dan terorisme. Beberapa daerah seperti Aceh dan Papua mulai bergolak menuntut pelepasan diri karena merasa hak-hak mereka diabaikan. Ketika terjadi hal seperti itu tiba-tiba Timor-Timur, salah satu provinsi di Indonesia, melepaskan diri pada 1999 dan berganti nama menjadi Timor Leste. Negara ini merupakan negara terbaru di Asia Tenggara. Melihat yang terjadi pada Timor-Timur, Pemerintah Indonesia segera memberikan hak otonomi pada daerah-daerah yang rawan separatisme, Aceh dan Papua.

Masalah lain yang muncul ialah konflik antar-etnis dan agama yang terjadi di Maluku dan Poso. Dari konflik-konflik yang mengarah kepada disintegrasi bangsa ini muncullah gejala terorisme yang ingin membentuk negara berdasarkan agama. Perang Indonesia terhadap terorisme dimulai sejak 2002 setelah peristiwa Bom Bali, atau setahun setelah peristiwa 11 September 2011, yang menewaskan ratusan orang. Nama Jamaah Islamiyah mulai muncul sebagai organisasi teroris yang paling sering dibicarakan karena menjadi pelaku banyak pengeboman di Indonesia. Beberapa pelaku pengeboman seperti Amrozi dan Imam Samudera berhasil ditangkap dan dieksekusi. Namun perang ternyata belum berakhir meskipun gembong-gembong teroris selepas kedua yang disebut itu telah tewas, salah satunya Noordin M.Top, warga negara Malaysia yang satu organisasi dengan para pelaku pengeboman Bom Bali. Sebab kini terorisme telah menampakkan diri dalam bentuk sebuah negara khalifah bernama ISIS.

Indonesia pada masa pasca-Perang Dingin juga ditandai dengan diadakannya pemilu presiden langsung yang dimulai pada 2004. Soesilo Bambang Yudhoyono menjadi orang terpilih pertama dalam proses pemilihan langsung itu. Ia memimpin Indonesia pasca-Reformasi 1998 selama 10 tahun (2004-2014), dan merupakan pemimpin militer yang menjadi warga sipil pertama setelah reformasi. Sebelum SBY, Indonesia dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri, anak Presiden Soekarno, presiden wanita pertama di Indonesia dan kedua di Asia Tenggara setelah Gloria Macapagal-Arroyo.

Pemerintahan SBY ditandai dengan ditangkapnya banyak koruptor dan teroris dan memperkuat Indonesia di mata internasional. Meskipun demikian ia dan partainya, Partai Demokrat, juga disebut-sebut tidak lepas dari korupsi. Pada masa SBY Indonesia seringkali terlibat konflik perbatasan dan kebudayaan dengan Malaysia. Masalah konflik ini memang menghangat selepas jatuhnya Sipadan dan Ligitan ke tangan Malaysia pada 2003. Hal yang demikian membuat orang-orang Indonesia mulai sadar untuk memproteksi kebudayaannya sendiri dan menjadi sensitif ketika ada berita Malaysia mengklaim kebudayaan. Di masa SBY pula Indonesia terkena bencana mahadahsyat pada 2004 berupa tsunami yang menghantam Aceh. Bencana yang menewaskan ratusan ribu orang itu mendatangkan simpati internasional dan membuat Aceh selanjutnya pada masa perdamaian ketika Pemerintah Indonesia dan GAM sepakat berdamai di Helsinki setahun kemudian. Selepas SBY, Indonesia diperintah oleh Jokowi, mantan tukang kayu asal Solo yang dikenal oleh dunia internasional mengenai kebijakan Poros Maritimnya dan eksekusi enam terpidana gembong narkoba internasional di Nusakambangan.

Di Thailand, kondisi yang ditemui pada masa berakhirnya Perang Dingin dan kontemporer, ialah lonjakan ekonomi negara itu dari sektor manufaktur dan perdagangan ekspor-impor. Kondisi yang demikian menyebabkan Thailand makmur hingga ke desa terpencil. Barang-barang elektronik dan listrik bukanlah sesuatu yang sulit dimiliki dan ditemui. Posisi historis Thailand sebagai negara terbesar di Asia Tenggara Daratan dan tidak pernah dijajah membuat masyarakatnya terkena mental siwilai atau peradaban yang memungkinkan mereka tidak sulit mengakses dunia luar. Namun di sisi lain, kudeta militer tetap menghantui. Selepas kudeta militer terakhir pada 1991 terhadap Chatichai Choonhavan yang dianggap korupsi, Thailand memang mengalami masa-masa yang cukup lega hingga 2006. Masa-masa lega itu diisi dengan pembangunan ekonomi, pariwisata, dan perang terhadap pemberontakan orang-orang Melayu di Patani, Thailand Selatan.

Pembangunan ekonomi di semua sektor menjadikan Thailand sebagai rumah terpecaya para investor asing untuk berinvestasi, terutama di bidang otomotif, elektronik, dan olahraga. Para investor itu juga memberikan negara ini lisensi sehingga Thailand bisa memproduksi sendiri. Hasil pertanian berupa beras ikut menyumbang devisa bagi perekonomian Thailand. Surplus beras tiap tahunnya menjadikan negara ini lumbung padi terbesar di Asia Tenggara. Dari sektor pariwisata Thailand menjadi magnet bagi para pelancong karena mempunyai banyak tempat wisata alam dan sejarah. Meskipun, dalam kenyataannya, Thailand lebih dikenal sebagai tempat wisata prostitusi.

Terjadinya serangan teroris terhadap Amerika Serikat pada 2001 membuat Thailand waspada terhadap wilayah selatannya yang mayoritas dihuni orang-orang Melayu. Orang-orang ini, yang berada di Patani dan sekitarnya, sudah sejak lama ingin memisahkan diri dari Thailand. Usaha separatisme inilah yang sering mengakibatkan ketegangan di Thailand Selatan. Konflik dengan pemberontak muslim di Patani sebenarnya sudah dimulai pada 1960 namun mencapai puncaknya pada 2001 hingga sekarang. Konflik yang menewaskan ratusan orang itu sebenarnya dimulai ketika Thailand mulai menundukkan wilayah Patani pada abad ke-19, wilayah yang sebelumnya merupakan vasal Thailand, yang kala itu disebut Siam. Masuknya wilayah Patani yang mayoritas orang Melayu sesungguhnya menimbulkan perbedaan yang cukup dalam dari bahasa dan perilaku. Orang-orang Melayu, meskipun Chulalongkorn mengatakan bagian dari Thailand dengan menyebut Thai Muslim, merasa adanya diskriminasi terhadap mereka dalam berpakaian dan pendidikan. Orang-orang Thailand memang menganggap remeh orang-orang Melayu sehingga harus di-Thailand-kan. Inilah yang membuat orang-orang Melayu memberontak dan ingin mendirikan negara sendiri atau bergabung dengan Malaysia. Ketika terjadi konflik, Thailand berupaya meminta kepada Malaysia untuk kooperatif dengan tidak ikut campur atau menjadi mediator perjanjian damai.

Pada 2006, setelah vakum belasan tahun, kudeta militer kembali muncul di Thailand. Kali ini kudeta menimpa Thaksin Shinawatra, seorang perdana menteri berdarah Cina pertama yang memimpin Thailand setelah raja Thaksin. Ia juga dikenal sebagai pemilik perusahaan Shincorp dan pernah memiliki saham mayoritas di klub sepak bola Manchester City. Thaksin sesungguhnya sosok yang dianggap reformis, populer, dan dielu-elukan di Thailand, terutama oleh mereka yang berasal dari pedesaan. Ia yang memimpin Thailand sejak 2001 memang tidak disukai oleh mereka yang berasal dari perkotaan. Selama masa pemerintahannya Thaksin berupaya memakmurkan para penduduk di pedesaan melalui kredit mikro, pinjaman dengan bunga rendah, dan uang tunai. Kebijakannya ini cukup berhasil. Namun di lain sisi muncul dugaan oligarki yang menyeret keluarga dan perusahaannya. Belum lagi aksi represif terhadap perlawanan di Thailand Selatan, aksi skandal perusahaanya yang tidak membayar pajak, serta hubungannya yang kurang harmonis dengan raja. Semua itu berakumulasi pada datangnya kudeta militer yang menyebabkan Thaksin melarikan diri ke luar negeri. Pada masa melarikan diri ia sempat menjadi penasihat spesial urusan ekonomi Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen. Inilah yang membuat hubungan Thailand-Kamboja renggang.

Kudeta di Thailand muncul kembali dan lagi-lagi menimpa saudara perempuan Thaksin, Yingluck, yang berkuasa sejak 2011. Meskipun ketika kudeta Yingluck sudah menyerahkan kekuasaannya Niwatthamrong Boonsongpaisan. Yingluck adalah wanita pertama yang menjadi perdana menteri di negeri itu. Namun, bau-bau Thaksin yang melekat pada dirinya membuatnya kurang disukai oleh oposisi yang dipimpin Abhisit Vejjajiva. Hingga kemudian pada 2014 kudeta militer di bawah pimpinan Jenderal Prayudh Chan O-Cha datang dan menguasai Thailand dengan alasan keamanan nasional hingga hari ini. Membuktikan bahwa “negeri gajah putih” tidak bisa lepas dari kudeta militer semenjak 1932.

Literasi melek huruf yang mencapai 90% menjadi penanda kemakmuran Malaysia pasca-Perang Dingin dan kontemporer. Kemakmuran itu berawal dari usaha gigih dan tangan besi Perdana Menteri Mahatthir Mohammad yang mengupayakan penguatan ekspor karet, bijih besi, kelapa sawit, dan minyak bumi melalui Petronas serta usaha otomotif nasional melalui Proton. Sosok yang memimpin Malaysia pada 1981 hingga 2003 ini dikenal sebagai sosok anti-Barat sehingga ada yang menyebutnya sebagai “Soekarno kecil”. Ia juga dikenal dekat dengan Presiden Soeharto.

Di masa Mahatthir pulalah Malaysia yang ia deklarasikan secara lisan sebagai negara Islam berupaya mengambil simpati dari sesama negara mayoritas muslim, terutama yang berada di Timur Tengah dan Bank Pembangunan Islam untuk membangun negara itu. Citra Islam memang dipakai Mahatthir sebagai cara untuk memajukan Malaysia. Ia dengan senang hati menerima arus pengungsi dari Campa di Vietnam yang kemudian ditabalkan sebagai Melayu dan muslim dan menjadi warga negara Malaysia. Pada masanya Mahatthir menegaskan bahwa yang dimaksud Melayu itu haruslah muslim sehingga ia mendapatkan kritik dari lawan-lawannya. Selain itu melalui pengutamaan Melayu sebagai akibat Kerusuhan Mei 1969, Mahatthir dinilai menomorduakan etnis Cina dan India. Kebijakan pengutamaan Melayu juga ia lakukan melalui pengiriman tenaga-tenaga kerja, terutama dari Indonesia, yang dianggap serumpun.

Namun kemajuan Malaysia yang dibangun Mahatthir itu sempat terganggu kala ia tiba-tiba menuduh mantan deputinya, Anwar Ibrahim, dengan alasan sodomi dan dijeblokan ke penjara. Banyak yang mengatakan bahwa tuduhan yang dialamatkan kepada Anwar semata-mata untuk menutupi usaha reformasi yang dilakukan Anwar untuk mengungkap dan memberantas korupsi dan nepotisme dalam tubuh pemerintahan Malaysia yang didominasi UMNO. Anwar Ibrahim yang berulang kali dijebloskan ke dalam penjara hingga sekarang berupaya mereformasi Malaysia melalui koalisi bentukannya, Pakatan Rakyat. Di dalam koalisi itu terdapat PKR (Parti Keadilan Rakyat), PAS (Parti Islam Se-Malaysia), dan PTD (Parti Tindakan Demokratik). Kedua-duanya merupakan batu sandungan bagi UMNO dalam setiap pemilihan raya. Koalisi ini juga dengan nama Bersih 2.0 kerap turun ke jalan menyuarkan aspirasi menentang kebusukan yang dilakukan UMNO. Terakhir kali Bersih 2.0 melakukan aksinya pada 2011.

Pada masa Mahatthir, ibu kota administratif dipindahkan ke Putrajaya untuk mengurangi kemacetan di Kuala Lumpur pada 1999. Langkah ini dinilai tepat bagi banyak pengamat mengingat Kuala Lumpur sudah tidak mampu menampung beban kemacetan yang merajalela di setiap sudut kota itu. 

Pengganti Mahatthir, Abdullah Ahmad Badawi, dinilai kurang begitu meyakinkan sebab dalam Pemilihan Raya 2008, UMNO kalah telak di beberapa negara bagian seperti Kelantan dan Terengganu. Inilah yang kemudian membuat Badawi pada 2009 digantikan oleh Tun Najib Razak yang berkuasa hingga sekarang. Perdana menteri anak Tun Abdul Razak ini mencoba membangun Malaysia dengan program 1 Malaysia yang berupaya merangkul semua etnis di Malaysia. Meskipun dalam prakteknya, Malaysia masih dibayang-bayangi oleh isu diskriminasi dan korupsi. Semasa Badawi berkuasa, terdapat prestasi yang membanggakan untuk Malaysia karena berhasil mengirim warganya di luar angkasa, Syekh Muszaphar Shukor pada 2007. Malaysia menjadi negara Asia Tenggara kedua yang berhasil melakukannya setelah Pham Tuan dari Vietnam pada 1980.

Pada 2013, tiba-tiba seratusan orang merangsek masuk ke wilayah Malaysia di Kalimantan, Sabah, tepatnya di Lahad Datu. Orang-orang ini mengaku sebagai suruhan keturunan Kesultanan Sulu, Jamalul Kiram III, yang ingin kembali mengambil wilayah Sabah yang secara historis berada dalam wilayah kesultanan itu. Tak ayal, Pemerintah Malaysia segera mengambil tindakan militer untuk menangkap atau mengusir orang-orang itu. Masalah di Sabah ini seperti mengingatkan kembali akan Konfrontasi Malaysia dan Indonesia yang juga melibatkan Filipina, yang mengklaim Sabah. Masalah ini dapat terselesaikan ketika Pemerintah Malaysia dan Filipina saling bekerja sama menangkap orang-orang itu atau dengan cara negoisasi supaya mereka keluar dari Sabah.

Masalah perbatasan memang menjadi masalah yang kronis untuk Malaysia. Tidak hanya dengan Filipina, tetapi juga dengan Indonesia. Setelah Sipadan dan Ligitan berhasil masuk ke wilayah Malaysia, negara ini berniat mengambil Blok Ambalat yang kaya akan minyak. Namun hal itu ditentang Indonesia yang mengatakan bahwa Blok Ambalat merupakan wilayah Indonesia yang sesuai dengan perjanjian Belanda-Inggris di masa kolonial. Akibatnya terjadilah demonstrasi besar-besaran terhadap Malaysia oleh Indonesia pada 2005. Sampai sekarang belum ada penyelesaian mengenai sengketa wilayah itu.

Kediktatoran yang dilakukan Ferdinand Marcos sepanjang pemerintahannya hingga ia terjungkal pada 1986 membuat Filipina dalam keterpurukan. Penggantinya, Corazon Aquino, janda Benigno Aquino, kurang berhasil menggairahkan ekonomi Filipina. Ketika Aquino digantikan oleh Fidel Ramos, mantan jenderal Marcos yang membelot, perlahan ekonomi “negeri pinoy” itu mulai mengarah kepada kemakmuran rakyat. Selain itu, Ramos berupaya membuat Filipina berkesan di mata internasional dengan mengikuti organisasi-organisasi ekonomi dunia seperti IMF dan Bank Dunia. Ramos juga berupaya menghentikan konflik di Filipina Selatan yang melibatkan Pemerintah Filipina dan muslim Moro melalui perjanjian damai pada 1996. Konflik di Filipina Selatan seperti merupakan bom waktu tinggalan kolonialisme yang dilakukan Spanyol dan Amerika Serikat. Kedua negara Barat itu mengganggap wilayah Filipina Selatan yang identik dengan Islam merupakan pengganggu dalam usaha kristenisasi Filipina. Hal itulah yang kemudian diwariskan kepada Filipina yang berupaya melakukan hal serupa. Dari pihak Moro sendiri, mereka kerap melakukan perlawanan dan ingin memerdekakan diri dengan nama Bangsamoro. Konflik yang berulang kali terjadi di wilayah Filipina Selatan pada akhirnya mengundang simpati rekan-rekan seagama, terutama dari Indonesia, Malaysia, dan Thailand Selatan untuk bergabung memerangi Filipina. Ketika konflik mulai mereda beberapa alumni yang berperang di Filipina Selatan itu kerap melanjutkan aksinya dengan menjadi teroris yang kemudian dicari kepolisian.

Ramos kemudian digantikan Joseph Estrada, seorang aktor kawakan yang berupaya membawa Filipina dengan kebijakan populisnya. Sayang, skandal korupsi yang menimpanya membuat ia harus dilengserkan oleh rakyatnya yang turun ke jalan persis upaya melengserkan Marcos pada 1986. Aksi yang disebut sebagai people power kedua itu pada 2001 kemudian diiringi dengan pelantikan sang wakil Estrada, Gloria Macapagal-Arroyo, anak Presiden Diosdado Macapagal, sebagai Presiden Filipina berikutnya. Arroyo menjadi presiden wanita pertama Filipina dan di Asia Tenggara. Di masa Arroyo yang memerintah selama 11 tahun, keadaan ekonomi Filipina fluktuatif. Ancaman terorisme global yang digelorakan Al-Qaeda membuat negeri itu meneken perjanjian keamanan dengan Amerika Serikat yang selama ini selalu menjadi mitra Filipina. Di samping itu, Arroyo tetap berupaya melanjutkan kebijakan memerangi separatisme di Filipina Selatan.

Posisi Arroyo kemudian diganti oleh Benigno Aquino Jr, anak Senator Benigno Aquino, yang pemerintahannya oleh dunia internasional akan diingat dengan topan Haiyan yang menewaskan ratusan ribu orang pada 2013.

Lalu bagaimana dengan Singapura dan Brunei?

Singapura, semenjak berdirinya, terlihat tetap stabil dan aman. Negara kota yang berhampiran dengan Selat Malaka itu tampak seperti oasis di Asia Tenggara. Kekuatan ekonomi negara itu yang mengandalkan transit dan perdagangan di atas rata-rata daripada negara-negara Asia Tenggara lainnya. Singapura pun menjadi negara terbersih keempat di dunia dalam urusan korupsi menurut Indeks Transparansi Internasional setelah Denmark, Swedia, dan Selandia Baru. Dalam beberapa hal, Singapura juga mempunyai keunggulan diplomatik daripada tetangga-tetangga besarnya, Indonesia dan Malaysia, yang terkadang menimbulkan konflik walau bersifat kecil. Dengan Indonesia, Singapura menguasai wilayah udara di Riau dan sekitarnya sehingga Indonesia tidak bisa berdaulat atas wilayahnya sendiri. Singapura pun juga kuat dengan tiadanya ekstradisi dengan Indonesia sehingga Indonesia tidak bisa berbuat banyak apabila ada koruptor yang kabur dan tinggal di Singapura. Begitu juga dengan masalah asap akibat pembakaran lahan di Sumatera. Indonesia tidak berkutik kala menghadapi protes Singapura. Padahal, perusahaan Singapuralah yang menyebabkan itu.

Dengan Malaysia, negara ini pun sering berkonflik mengenai sumber air di perbatasan kedua negara dan Pulau Batu Puteh yang dimenangkan Singapura. Apalagi Singapura kerap dianggap mengganggu penduduk di Johor yang memang berbatasan langsung dengan negara itu. Pada 2013, Malaysia menuduh Singapura melakukan penyadapan sehingga hubungan kedua negara renggang. Hubungan kedua negara boleh dibilang naik-turun setelah Singapura memutuskan memerdekakan diri dari Malaysia.

Kemajuan yang dicapai Singapura sejujurnya tidak terlihat banyak dalam politik “negeri singa” mengingat hanya ada satu partai yang mendominasi, yaitu PAP atau People Action Party. Hampir semua pemimpin Singapura berasal dari PAP sehingga pemilihan umum yang diadakan akan selalu menjadi milik PAP.

Singapura juga membuat hubungan diplomatik, terutama dengan Amerika Serikat dan Israel. Hubungan dengan Israel yang kerap mengundang protes dari negara-negara jiran Singapura seperti Indonesia dan Malaysia bila menyangkut masalah Palestina. Ketika terjadi perang terhadap terorisme global oleh Amerika Serikat Singapura dijadikan basis strategis.

Akhir 2013, oase Singapura yang tampak tenang sedikit terkoyak ketika terjadi kerusuhan di negara itu untuk pertama kalinya. Kerusuhan yang terjadi pada Desember di Little India itu melibatkan banyak pendatang di Asia Selatan yang terprovokasi oleh kejadian ditabraknya rekan mereka oleh sebuah bis. Praktis, kerusuhan itu menjadi pemberitaan internasional di mana-mana dan menjadi peringatan untuk Singapura agar membatasi pekerja migran.

Untuk Brunei Darussalam, tampaknya negara kecil di utara Kalimantan ini begitu adem ayem. Cadangan minyak yang melimpah dijadikannya sebagai unsur kemakmuran rakyat. Cadangan minyak itulah yang juga dijadikan sebagai senjata melawan krisis moneter 1997-1998, 2008, dan minyak dunia. Brunei yang sepanjang merdeka pada 1984 hingga sekarang telihat akan selalu dipimpin Sultan Halsanal Bolkiah yang termasuk orang terkaya di dunia. Tidak ada dinamika apapun di Brunei selain kasus skandal Pangeran Jeffrey yang playboy. Selebihnya, Brunei tampak tertutup dengan banyak pemberitaan mengingat kuatnya sensor di negara itu. Hal lainnya, Brunei terlibat konflik dengan banyak negara-negara ASEAN (Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam) dan Cina (RRC-Taiwan) mengenai Kepulauan Spratly yang hangat kembali pada 2014 lalu.

Selepas merdeka pada 2002 dari Indonesia melalui referendum 1999, Timor Leste tampak menjadi negara gagal ketika di awal-awal berdirinya negara itu terjadi serangkaian perlawanan dan kudeta yang berpuncak pada 2006. Negara baru di Asia Tenggara, yang dipimpin oleh para mantan kombatan Fretilin ini, juga harus menghadapi ketiadaan infrastruktur yang mengakibatkan minyak dan gas yang dimiliki di Celah Timor harus diolah dulu di Australia. Selama masa ini pula Timor Leste berupaya menjalin hubungan persahabatan dengan banyak negara, terutama dengan Indonesia yang dianggap masih memiliki pengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan di negara itu. Bahasa Indonesia, walaupun bukan bahasa resmi, masih ramai dituturkan. Begitu juga berita-berita dari Indonesia. Masih ramai dibicarakan. Mahasiwa-mahasiswa dari Timor Leste masih banyak yang belajar di Indonesia. Pemilu terakhir pada 2013 yang menjadikan Taur Matan Ruak sebagai pemimpin membuka banyak lahan investasi di negara itu, yang kebanyakan berasal dari Indonesia. Indonesia juga menyambut niat hangat Timor Leste menjadi anggota ASEAN. Status Timor Leste sampai hari ini adalah pengamat.

Asia Tenggara pada pasca-Perang Dingin dan kontemporer menjadi saksi ketika kebijakan bebas visa diterapkan di semua negara anggota ASEAN sehingga memudahkan mobilitas orang-orang di Asia Tenggara dalam melakukan kegiatan ekonomi dan berwisata. Semua demi integritas yang diusung ASEAN.

Share this post